Kesadaran Kolektif Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-nilai Pancasila
Nilai-nilai kemasyarakatan ini oleh Durkheim disebut dengan kesadaran kolektif (Collective Conciousness). Kesadaran kolektif ini berada diluar individu (exterior), namun memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat.
Dengan kata lain, kesadaran kolektif adalah suatu konsensus (kesepakatan) masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan.
Solidaritas mekanik adalah kesadaran individu dalam menjalankan kehidupan sosial atas dasar kesamaan identitas dikalangan anggotanya (dalam masyarakat tradisional), sedangkan solidaritas organik adalah kesadaran yang dikembangkan atas dasar kohesi sosial melalui model solidaritas yang berbeda dengan masyarakat tradisional.
Dimana masyarakat hidup dalam pembagian latar belakang identitas yang berbeda, dan mempunyai tatanan nilai serta pengalaman yang berbeda. Masyarakat modern hidup dalam interdependen.
Oleh karena itu, untuk membangun dan mencapai apa yang diinginkan, mereka harus saling bergantung.
Solidaritas yang mereka bangun tidak lagi atas dasar kesamaan identitas, tetapi melalui dasar keanekaragaman identitas.
Lalu, apa hubungannya solidaritas sosial dengan merevitalisasi nilai-nilai pancasila untuk menghadapi tahun politik 2018 ? Berikut penjelasannya.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari halaman kumparan.com menuliskan bahwa ada 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yaitu ada 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota (Ananda Teresia, 2017).
Saat ini kita sudah memasuki tahapan kampanye pasangan calon baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.
Tahap demi tahap dilalui setiap pasangan calon dan tim sukses untuk dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yaitu dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018.
Tentunya, kita masih ingat bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, sebut saja pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Mengkhawatirkan, bagaimana tidak, isu SARA yang dimainkan dalam pelaksanaan Pilkada DKI menjadi perhatian kita sebagai masyarakat.
Adanya tatanan yang dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat, karena perbedaan pendapat dan ada dorongan untuk mendiskriminasikan golongan tertentu.
Berdasarkan hasil survey Public Opinion and Policy Research (Populi) Center menyebut Intoleransi di kalangan warga ibu kota meningkat selama Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Praktik intoleransi bahkan disebut sudah masuk tahap mengkhawatirkan.
Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan praktik intoleransi yang meningkat terbukti dengan semakin banyaknya sebaran fitnah dan larangan-larangan berbau agama yang dilontarkan satu kelompok untuk menjatuhkan kelompok lainnya.
Usep memaparkan sebanyak 22,6 persen warga DKI setuju jika saat ini intoleransi di Jakarta mencapai tahap sangat mengkhawatirkan.
Kemudian sebanyak 48,7 persen menyebut mengkhawatirkan, dan sisanya sebanyak 21,3 persen tidak memberi jawaban.
"Jadi secara keseluruhan yang khawatir dengan isu intoleran ini mencapai 71,4 persen," kata Usep dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/3) (Sutari, 2017).
Hasil survey diatas mengkhawatirkan, dimana politik identitas yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Penyebaran isu SARA yang terjadi di DKI Jakarta diharapkan tidak menyebarkan kedaerah lain.
Ini akan berakibat pada lemahnya toleransi umat beragama pada masyarakat Indonesia yang sudah majemuk.
Dilansir dari halaman kompas.com, Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Sutanto, mengatakan, politik yang bercampur aspek SARA ini sangat terasa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta (Ihsanuddin, 2017).
Arif menilai, bukan tidak mungkin politik identitas ini akan meramaikan Pilkada Serentak 2018, bahkan Pemilu 2019.
“Politik kebencian berbasis identitas tampak kuat membelah masyarakat. Saya khawatir ini menjadi preseden buruk pada tahun politik 2018 dan 2019 mendatang,” kata Arif saat dihubungi, Selasa (26/12/2017).
Politik identitas mengancam stabilitas sosial masyarakat, ini akan berdampak pada konflik yang terjadi pada individu atau kelompok.
Sangat bahaya, dapat menggangu keanekaragaman masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dulu.
Oleh karena itu, perlu kita sadar sebagai masyarakat untuk dapat menjalankan nilai-nilai pancasila yang sudah tertuang dalam sila-sila pancasila agar tercapainya Pilkada Serentak yang kondusif.
Revi-talisai diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas.
Konsep revitalisasi menyarankan perlu-nya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak ditentukan secara individual karena masing-masing dari dorongan mereka mem-perkuat dan berpengaruh satu sama lain (Sumardjoko, 2013).
Revitalisasi terhadap nilai-nilai pancasila perlu dilakukan dalam memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat. Terlaksananya nilai-nilai pancasila yang tertuang dalam sila pertama sampai dengan sila ke lima, sebagai berikut :
Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesadaran kolektif yang ada pada masyarakat menghargai dan menjalankan konsep kepercayaan dan ketuhanan yang dianut. Pentingnya pada penekanan solidaritas sosial masyarakat, baik secara mekanik dan organik.
Contohnya, dalam menghargai dan ikut bekerjasama dalam menyukseskan kegiatan beragama, seperti yang dilaksanakan di Bali, dimana pada saat pelaksanaan hari Raya Nyepi, umat Muslim ikut menyukseskan dengan tidak menghidupkan suara toa saat bersembahyang.
Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai hak dan martabat manusia yang sama tidak ada pilih memilih dalam sila kedua pancasila ini. Contohnya dalam pelaksanaan hukum, sesuai dengan nilai kemanusiaan, bahwa kebenaran adalah mutlak bagi siapa saja dan sama di mata hukum.
Ketiga, Persatuan Indonesia. Aspek kehidupan yang mengakui keberadaan umat atau suku, etnis yang lain dalam wadah persatuan. Mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu atau kelompok, yaitu dengan menjalankan peran dan fungsi sebagai mana solidaritas sosial dalam masyarakat tersebut.
Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Warga negara yang memiliki kesamaan dan kedudukan yang sama dalam setiap pengambilan keputusan musyawarah mufakat, serta mementingkan kepentingan bersama yang utama.
Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kesadaran yang adil dan bijak terhadap masyarakat. Apapun itu, kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mutlak.
Tanpa adanya diskriminasi.
Inilah pentingnya revitalisasi terhadap nilai-nilai pancasila yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
Revitalisasi peninjauan ulang dan proses untuk menata kembali nilai-nilai pancasila dengan bukti-bukti yang ada. Pada contoh kasus diatas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di DKI Jakarta tahun 2017 memperlihatkan bagaimana terjadinya Anomi. Apa itu anomi ?
Dan bagaimana keterkaitannya dengan Solidaritas
dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila ? Menurut Durkheim, solidaritas sosial
mengacu kepada keadaan hubungan antar individu dan atau kelompok yang
didasarkan kepada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang
diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Maliki, Rekontruksi Teori Sosial
Modern, 2012).
Foto : Suasana pemilu di TPS Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, (9/4). Logistik pemilu di beberapa distrik Kabupaten Yahukimo belum sampai ke TPS, karena kendala transportasi. ANTARA/Yudhi Mahatma https://pemilu.tempo.co
Anomi adalah situasi yang di dalamnya norma menjadi kabur, tidak jelas, dan tidak muncul. Ini muncul karena terkait dengan perkembangan reproduksi solidaritas di masyarakat mengalami diferensiasi yang begitu tajam.
Hal ini bisa memicu ketimpangan yang tajam dan polarisasi yang mempersulit upaya pembangunan integrasi sosial. Oleh sebab itulah, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang membuat masyarakat tidak jelas, dan mengesampingkan norma serta aturan yang sudah dibuat berdasarkan Ideologi bangsa yaitu Pancasila.
Sila-sila pancasila yang terhadap nilai-nilai pelaksanaan pancasila kabur, dan tidak jelas yang membuat masyarakat semakin bingung terhadap pelaksanaannya. Itu terjadi karena adanya dorongan politik identitas yang kental, sehingga nilai-nilai pancasila rapuh dan tidak terlaksana dengan baik dan benar.
Dengan demikian perlu, kita upayakan revitalisasi agar pelaksanaan Pilkada Serentak tahun dan tahun politik 2018 berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai pancasila.
Nilai-nilai kemasyarakatan ini oleh Durkheim disebut dengan kesadaran kolektif (Collective Conciousness). Kesadaran kolektif ini berada diluar individu (exterior), namun memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat.
Dengan kata lain, kesadaran kolektif adalah suatu konsensus (kesepakatan) masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan.
Kesadaran kolektif tersebut bisa berwujud aturan-aturan moral, aturan-aturan agama, aturan-aturan tentang baik dan buruk, luhur dan mulia, dan sebagainya.
Mengutip pandangan Anthony Giddens (1972), Ritzer menyatakan bahwa kesadaran kolektif dalam dua ideal type masyarakat tersebut dapat dibedakan ke dalam empat dimensi, yaitu volume, intensitas, rigiditas, dan content (Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern, 2012).
“Volume mengacu kepada jumlah orang yang berada dalam lingkup jangkauan kesadaran kolektif. Intensitas memperlihatkan seberapa dalam individu merasakan kesadaran kolektif. Rigiditas menunjukkan seberapa jelas kesadaran koletif itu didefinisikan dan,
Content mencakup bentuk kesadaran kolektif pada dua ideal type masyarakat tersebut”.
Solidaritas sosial masyarakat dapat terwujud dengan baik, apabila masyarakat menyadari kedasaran kolektif sebagai sebuah bangsa yang majemuk.
Ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Menjalankan nilai-nilai pancasila, atas kesadaran kolektif untuk mencapai solidaritas sosial.
Dimana dalam setiap sila-sila pancasila, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, harus sejalan dan terlaksana dengan baik.
Oleh karena itu, solidaritas sosial masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai pancasila dan adanya kesadaran kolektiflah yang akan membawa masyarakat untuk dapat menjalankan nilai-nilai luhur pancasila.
Inilah yang kita harapkan, pelaksanaan Pilkada Serentak dan tahun politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2018 berjalan dengan baik dan tidak ada perpecahan yang signifikan di dalam masyarakat Indonesia.
Refrensi :
Ananda Teresia,
M. I. (2017, Agustus 1). Retrieved April 8, 2018, from https://kumparan.com
Ihsanuddin. (2017, Desember 26). Retrieved April 8, 2018, from
https://nasional.kompas.com Maliki, Z. (2012). Rekontruksi Teori Sosial Modern.
In Z. Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern (p. 88). Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press. Maliki, Z. (2012). Rekontruksi Teori Sosial Modern. In Z.
Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern (pp. 85-86). Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press. Maliki, Z. (2012). Rekontruksi Teori Sosial Modern. In Z.
Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern (p. 89). Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press. Maliki, Z. (2012). Rekontruksi Teori Sosial Modern. In Z.
Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern (p. 90). Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press. Sumardjoko, B. (2013). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui
Pembelajaran Pkn Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Karakter Dan Jati Diri
Bangsa. Jurnal Varidika, 112. Sutari, T. (2017, Maret 23). Retrieved April 8,
2018, from https://www.cnnindonesia.com
Sumber lain : dok.foto-foto.net